Serangan 11 September 2001

 Serangan 11 September 2001 atau yang lebih dikenal dengan istilah Serangan 9/11 adalah serangkaian 4 serangan bunuh diri yang sudah diatur terhadap beberapa target di New York City dan ibukota Amerika Serikat, Washington DC pada 11 September 2001. Pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Islam, al-Qaeda, membajak empat pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan dua pesawat ke Menara Kembar World Trade Center di New York City; kedua menara runtuh dalam kurun waktu dua jam. Pembajak juga menabrakkan pesawat ketiga ke Pentagon di Arlington, Virginia. Ketika penumpang berusaha mengambil alih pesawat keempat, United Airlines Penerbangan 93, pesawat ini jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania dan gagal mencapai target aslinya di Washington, D.C. Menurut laporan tim investigasi 911, sekitar 3.000 jiwa tewas dalam serangan ini.

Dugaan langsung jatuh kepada al-Qaeda, dan pada 2004, pemimpin kelompok Osama bin Laden, yang awalnya menolak terlibat, mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Al-Qaeda dan bin Laden juga mengatakan dukungan AS terhadap Israel, keberadaan tentara AS di Arab Saudi, dan sanksi terhadap Irak sebagai motif serangan ini. Amerika Serikat merespon serangan ini dengan meluncurkan Perang Melawan Teror dengan menyerang Afghanistan untuk menggulingkan Taliban yang melindungi anggota-anggota al-Qaeda. Banyak negara yang memperkuat undang-undang anti-terorisme mereka dan memperluas kekuatan penegak hukumnya. Pada Mei 2011, setelah diburu bertahun-tahun, Presiden Barack Obama mengumumkan bahwa bin Laden ditemukan dan ditembak mati oleh marinir AS, walaupun belum ada bukti yang dipublikasikan yang menyatakan kematian tersebut dengan gamblang.

1. Kronologis Serangan 

Pagi hari di tanggal 11 September 2001, 19 orang yang mengatasnamakan Kelompok 19 melakukan pembajakan terhadap 4 pesawat komersial yang baru saja lepas landas dari Boston, Newark dan Washington DC menuju San Francisco dan Los Angeles. Pesawat itu sengaja dipilih oleh para pembajak dikarenakan mengangkut bahan bakar yang banyak. Tepat pukul 08.46 waktu Amerika, 5 pembajak menabrakkan pesawat American Airlines Flight 11 ke Menara Utara World Trade Center 1 (WTC 1) dan 5 lainnya menabrakkan pesawat American Airlines Flight 175 ke Menara Selatan pada pukul 09.03 waktu Amerika. 5 pembajak berikutnya menabrakkan pesawat American Airlines Flight 77 ke Pentangon pukul 09.37 waktu Amerika. Sementara pesawat keempat yaitu United Airlines Flight 93 dijatuhkan oleh pembajak di dekat Shanksville, Pennysylvania pukul 10.03 waktu Amerika setelah semua penumpang yang ada di pesawat itu melawan para pembajak. Diduga, pesawat Flight 93 itu ingin menabrakkan pesawat ke arah target mereka yaitu US Capitol atau Gedung Putih. Rekaman suara kokpit Penerbangan 93 menemukan bahwa awak pesawat dan penumpang berusaha mengambil alih pesawat dari pembajak setelah mempelajari lewat telepon tentang pesawat-pesawat lain yang dibajak telah ditabrakkan ke beberapa bangunan pada pagi itu. Setelah muncul bukti kuat bagi pembajak bahwa penumpang akan mengambil alih pesawat, seorang pembajak memerintahkan temannya untuk memutar pesawat dan sengaja menjatuhkannya. Akhirnya, Penerbangan 93 jatuh di sebuah lapangan dekat Shanksville. 3 bangunan di Komplek World Trade Center runtuh akibat kegagalan struktur. Menara Selatan runtuh pukul 9.59 pagi setelah terbakar selama 56 menit dalam kebakaran yang diakibatkan tabrakan United Airlines Penerbangan 175. Menara Utara runtuh pukul 10.28 pagi setelah terbakar selama 102 menit. Ketika Menara Utara runtuh, reruntuhannya jatuh ke gedung 7 World Trade Center (7 WTC) yang ada di sebelahnya, sehingga merusaknya dan menciptakan kebakaran. Kebakaran ini terjadi selama beberapa jam, merusak ketahanan struktur bangunan, dan 7 WTC runtuh pukul 5.21 sore. Akibatnya, semua pesawat yang berada di daratan Amerika Serikat dipaksa untuk mendarat dan yang sudah telanjur lepas landas agar diminta untuk mendarat sesegera mungkin. Semua penerbangan internasional tujuan Amerika Serikat memilih untuk putar balik ke negara asal mereka atau mengalihkan penerbangannya ke Kanada & Meksiko. Selain itu, semua penerbangan internasional juga dilarang mendarat di Amerika Serikat selama 3 hari. Serangan ini menciptakan kebingungan massal di antara organisasi berita dan pengawas lalu lintas udara. Di antara berita yang tidak terkonfirmasi dan sering berlawanan yang disiarkan sepanjang hari itu, salah satunya adalah sebuah bom mobil telah diledakkan di kantor pusat Departemen Luar Negeri AS di Washington, D.C. 

2. Korban Serangan 11 September

Pada 11/9 terjadi serangan pada gedung World Trade Centre (WTC) di New York City dan Pentagon di Washington DC. Salah satu pesawat kemudian jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania. Gedung WTC kemudian ambruk setelah ditabrak pesawat tersebut.

Korban 11 September atau 11/9 berusia sekitar 2-85 tahun dengan kisaran 75-80 persen adalah laki-laki. Terkait pesawat yang jatuh di Shanksville, Pennsylvania, dipercaya merupakan pilihan pembajak yang memilih di lokasi tersebut daripada yang tidak diketahui. Penumpang dan kru dipercaya mengambil alih kontrol pesawat hingga akhirnya jatuh. Pada Oktober 2019 sekitar 60 persen dari 2.753 korban di WTC berhasil diketahui identitasnya.

3. Kerusakan Akibat Dari Serangan 11 September

Bersama Menara Kembar berlantai 110 itu, beberapa bangunan lain di lahan World Trade Center hancur atau rusak parah, termasuk gedung WTC3 sampai 7 dan St. Nicholas Greek Orthodox Church. Menara Utara, Menara Selatan, Marriott Hotel (3 WTC) dan 7 WTC hancur sepenuhnya. U.S. Customs House (6 World Trade Center), 4 World Trade Center, 5 World Trade Center, dan dua jembatan pejalan kaki yang menghubungkan bangunan-bangunan tersebut rusak parah. Deutsche Bank Building di 130 Liberty Street rusak setengah dan akhirnya diruntuhkan. Dua gedung World Financial Center juga mengalami kerusakan.

Deutsche Bank Building di seberang Liberty Street dari komplek World Trade Center akhirnya dicap tak dapat dihuni kembali karena suasana beracun di dalam menara perkantoran itu dan akhirnya diruntuhkan. Fiterman Hall milik Borough of Manhattan Community College di 30 West Broadway juga diruntuhkan karena kerusakan parah dalam serangan ini dan akhirnya dibangun kembali. Gedung-gedung tetangga lainnya seperti 90 West Street dan Verizon Building mengalami kerusakan parah namun telah diperbaiki. Gedung-gedung World Financial Center, One Liberty Plaza, Millenium Hilton, dan 90 Church Street mengalami kerusakan tingkat menengah dan telah diperbaiki. Peralatan komunikasi di puncak Menara Utara juga hancur, namun stasiun media mampu mengalihkan sinyal dengan cepat dan melanjutkan siaran.

The Pentagon, di Arlington County, Virginia, rusak parah akibat tabrakan American Airlines Penerbangan 77 dan kebakaran yang berlangsung setelahnya, mengakibaktan satu sisi bangunan runtuh. Ketika mengarah ke Pentagon, sayap pesawat menabrak beberapa tiang lampu dan mesin kanannya menabrak pembangkit listrik sebelum menabrak sisi barat Pentagon dan menewaskan ke-53 penumpang, 5 pembajak, dan 6 awaknya. Pesawat ini menabrak Pentagon di lantai pertama dan bagian depan badannya patah ketika tabrakan, sementara bagian tengah dan ekornya terus menabrak selama kurang dari satu detik. Reruntuhan bagian ekor menembus jauh ke dalam bangunan, melewati tiga lingkaran luar gedung seluas 310 kaki (94 m).

4. Perbaikan & Penyelamatan Setelah Serangan 11 September

New York City Fire Department langsung memberangkatkan 200 unit (setengah departemen) ke tempat tersebut. Upaya mereka dibantu oleh berbagai pemadam kebakaran dan teknisi medis darurat yang tidak bertugas pada hari itu. New York City Police Department mengirimkan Emergency Service Units dan personel polisi lainnya, serta memberangkatkan satuan helikopternya. Setelah tiba di tempat kejadian, FNY, NYPD, dan Port Authority tidak mengkoordinasi upaya penyelamatan dan akhirnya mengalami kesulitan dalam mencari warga sipil. Ketika situasi semakin memburuk, satuan penerbangan NYPD menyampaikan informasi kepada komandan polisi, yang mengeluarkan perintah kepada personelnya untuk mengungsikan diri dari kedua menara; sebagian besar petugas NYPD berhasil keluar dengan aman sebelum kedua bangunan runtuh. Karena pos komando didirikan terpisah dan komunikasi radio antar lembaga tidak mampu dilakukan, perintah tersebut tidak sampai kepada para komandan FDNY.

Setelah menara pertama runtuh, komandan FDNY mengeluarkan perintah evakuasi; tetapi karena kesulitan teknis dengan sistem pengulang radio yang gagal berfungsi, banyak pemadam yang tidak pernah mendengarkan perintah evakuasi. Petugas 9-1-1 juga menerima informasi dari penelepon yang tidak diteruskan kepada para komandan di tempat kejadian. Dalam beberapa jam setelah serangan, operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran diluncurkan. Setelah beberapa bulan operasi 24 jam di tempat tersebut, lahan World Trade Center akhirnya dibersihkan pada akhir Mei 2002.

5.  Fakta 11 September atau 9/11

Sebanyak 19 orang membajak empat pesawat komersial AS yang penuh bahan bakar. Pesawat ini hendak menuju wilayah di pantai barat AS. Sebanyak 2.977 orang terbunuh di New York City, Washington DC, dan di luar Shanksville, Pennsylvania. Serangan ini diatur Osama bin Laden pemimpin kelompok Al-Qaeda.

Serangan 11/9 ini juga menewaskan banyak petugas kepolisian dan pemadam kebakaran. Pasalnya saat itu ratusan petugas memasuki gedung menara kembar World Trade Centre yang kini disebut Ground Zero. Sekitar 400 polisi dan pemadam kebakaran terbunuh saat melakukan tugasnya. 

6. Pelaku Penyerangan 9/11

Beberapa jam setelah serangan terjadi, FBI mulai merilis nama-nama pembajak pesawat dan pilot pesawat yang dicurigai kepada publik, disamping informasi pribadi mereka. Mohamed Atta dari Mesir merupakan ketua perampas 19 dan juga salah seoranng pilot yang berada di dalam pesawat yang dia bajak itu. Atta tewas dalam serangan bersama semua pembajak yang lain, tetapi bagasinya (yang tidak terhubung dari penerbangannya dari Portland ke Penerbangan 11) mengandung kertas-kertas yang mengungkapkan identitas semua 19 pembajak dan petunjuk-petunjuk penting yang lain rencana, motif dan latar belakang mereka. Selain itu, anggota jaringan teroris Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden diduga menjadi dalang dibalik serangan 9/11 tersebut. Organisasi itu dituntut untuk bertanggung jawab atas insiden yang menewaskan ribuan orang tersebut. Aksi serangan itu diyakini sebagai pembalasan dendam terhadap Amerika Serikat yang mendukung Israel dan kehadiran militernya di Timur Tengah yang terus berlanjut. Beberapa pelaku pembajakan itu sudah tinggal di Amerika Serikat lebih dari setahun dan mengambil pelajaran penerbangan di sekolah penerbangan komersial Amerika. Pada pukul 09.00 malam waktu setempat, Presiden George W Bush menyampaikan pidato di televisi dari Oval Office dan menyatakan bahwa serangan itu ulah para teroris. "Serangan teroris dapat mengguncang fondasi bangunan terbesar kita, tetapi tidak dapat menyentuh fondasi Amerika. Tindakan ini menghancurkan baja, tetapi tidak bisa mematahkan tekad baja Amerika," kata dia. Beberapa lainnya menyusup ke Negeri Paman Sam beberapa bulan sebelum kejadian. Dalam aksinya, para pelaku tersebut berhasil menembus pengamanan di tiga bandara di wilayah East Coast dan membawa empat pesawat. Pesawat dipilih karena telah diketahui membawa bahan bakar yang banyak, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembajakan. Sebagai balasan, AS menyergap Osama bin Laden di Abbottabad, Pakistan pada 11 Juni 2011. Osama dinyatakan tewas dalam penangkapan. Penyelidikan kriminal terbesar dalam sejarah dengan cepat mengidentifikasi para pembajak, dan menghubungkan mereka dengan al-Qaeda - kelompok militan Islam yang didirikan oleh Osama bin Laden. Presiden Bush mendeklarasikan perang dunia melawan teror. Pada 8 Oktober AS dan Inggris mencapai sasaran di Afghanistan, tempat bin Laden diyakini bersembunyi. Rezim di Afghanistan jatuh dengan cepat di hadapan kekuatan militer Amerika, tetapi Osama bin Laden tetap bebas selama bertahun-tahun. Presiden Bush memperpanjang kampanye globalnya melawan teror ke Irak pada Maret 2003, ketika koalisi yang didominasi oleh pasukan AS dan Inggris menyerang. 

Era Pemerintahan Orde Baru : Era Pemerintahan Terlama di Indonesia

 Pemerintahan Orde Baru atau yang sering disebut dengan Pemerintahan Orba merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Pemerintahan ini menggantikan Pemerintahan Orde Lama yang merujuk kepada era Pemerintahan Soekarno. Munculnya Orde Baru berawal dari keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun dimulai sejak 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia mulai berkembang pesat meskipun terdapat praktik korupsi yang merajalela di masa pemerintahan ini. Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia mengubah struktur ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Di sisi lain, pemerintahan ini juga diwarnai dengan banyak sekali coretan negatif di bidang politik, HAM, militer, dan sosial. Selama 32 tahun dipimpin oleh Presiden Soeharto, pengaruh dari perubahan-perubahan yang ada bahkan masih terasa sampai hari ini.

1. Latar Belakang Lahirnya Pemerintahan Orde Baru

Meskipun sudah merdeka pada 1945, namun pada kenyataannya di era 1950an dan 1960an, Indonesia mengalami kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan meski Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar pada 1949, keadaan politik maupun ekonomi Indonesia masih sangat labil dikarenakan persaingan yang ketat diantara kelompok-kelompok politik. Keputusan Presiden sebelumnya, Soekarno untuk mengubah sistem pemerintahan menjadi Demokrasi Terpimpin semakin memperparah kondisi tersebut dengan memancing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia yang ketika itu ingin mempersenjatai diri. Pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama) pada titik akhirnya diwarnai dengan berbagai macam kekacauan. Selepas peristiwa monumental Gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 Jenderal Angkatan Darat. Dilanjutkan dengan pembantaian besar-besaran oleh berbagai elemen masyarakat terhadap anggota onderbouw Partai Komunis Indonesia. Gelombang demonstrasi juga mulai menghampiri pemerintahan Presiden Soekarno pada akhir 1965. Ketika beliau menolak membubarkan PKI, ditambah dengan ketidakpuasan akibat rontoknya perekonomian, sementara inflasi tercatat mencapai 650%. Kondisi Jakarta yang kian tidak terkendali, dirasa tidak aman bagi presiden. Sehingga beberapa perwira tinggi Angkatan Darat memindahkan Presiden Soekarno ke Bogor. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno menyusun Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) yang ditujukan kepada Men/Pangad Jenderal Soeharto. Isinya adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Surat ini dipergunakan oleh Soeharto untuk membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30S, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan.

Akhirnya pada 22 Februari 1967 untuk meredam situasi negeri yang semakin mencekam kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu tertuang dalam TAP MPRS No. XV/MPRS/1966 yang berisi apabila Presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 digunakan sebagai pemegang jabatan Presiden. Pada 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Dan pada 1968, Soeharto secara resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke 2. Ini menjadi awal dari era Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dan menandai akhir dari era Orde Lama yang dimulai sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945 hingga 1966 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada masa Pemerintahan Orde Lama ini banyak sekali kekurangan yang ada selama pemerintahan itu berlangsung salah satunya adalah terjerumusnya Indonesia ke dalam Komunisme, larangan segala bentuk budaya Barat hingga yang terparah adalah ketika Indonesia keluar dari PBB pada 7 Januari 1965 setelah Malaysia dinyatakan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 

2. Perkembangan Ekonomi Era Orde Baru

Ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dapat bangkit kembali dalam waktu singkat. Dengan bantuan modal yang terbuka lebar dan bantuan konsorsium internasional, Orde Baru dapat menstabilkan perekonomian bahkan sebelum tahun 1970. Pemerintah Orde Baru melakukan pengawasan ketat, peningkatan pajak, penghematan & pembatasan kredit dan menunda pembayaran utang ke luar negeri. Kebijakan ini dianggap sebagai rehabilitasi dan stabilisasi sebelum melanjutkan ke tahap pembangunan melalui program Repelita. Pembangunan ekonomi nasional melalui Repelita inilah yang dianggap sebagai bentuk pemerataan, pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Terbukti, Program Repelita ini dibilang sukses memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Berikut ini merupakan Program-Program Repelita

1. Repelita I (1969-1974), menekankan pada pertanian dan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
2. Repelita II (1974-1979), menekankan pada pemerataan pembangunan di luar Jawa, Bali, dan Madura salah satunya melalui transmigrasi.
3. Repelita III (1979-1984), menekankan pada industri padat karya dalam rangka meningkatkan ekspor.
4. Repelita IV (1984-1989), menekankan pada penciptaan lapangan kerja baru terutama dalam bidang industri.
5. Repelita V (1989-1994), menekankan pada pembangunan sektor transportasi, komunikasi, dan pendidikan.
6. Repelita VI (1994-1999) menekankan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak pembangunan. Namun sayangnya, program ini terhambat penyelesaiannya dikarenakan terjadi Krisis Moneter yang melanda negara-negara Asia termasuk Indonesia sehingga mengakibatkan proses pembangunan nasional di periode ini menjadi terhambat. Selain itu gejolak peristiwa politik dalam negeri yang berakibat runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan dimulainya era Reformasi menjadi akhir dari program Repelita ini.

Swasembada beras

Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitikberatkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik. Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis. Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama Bulog (Badan Urusan Logistik). 

Mulai tahun 1968 hingga 1992, produksi hasil-hasil pertanian meningkat tajam. Pada tahun 1962, misalnya, produksi padi hanya mencapai 17.156 ribu ton. Jumlah ini berhasil ditingkatkan tiga kali lipat menjadi 47.293 ribu ton pada tahun 1992, yang berarti produksi beras per jiwa meningkat dari 95,9 kg menjadi 154,0 kg per jiwa. Prestasi ini merupakan sebuah prestasi besar mengingat Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an. 

Pemerataan kesejahteraan penduduk

Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana. Strategi ini dilaksanakan secara konsekuen di setiap pelita. Berkat usaha ini, penduduk Indonesia berkurang dari angka 60% pada tahun 1970-an ke angka 15% pada tahun 1990-an. Pendapatan perkapita masyarakat juga naik dari yang hanya 70 dolar per tahun pada tahun 1969, meningkat menjadi 600 dolar per tahun pada tahun 1993.

Pemerataan ekonomi juga diiringi dengan adanya peningkatan usia harapan hidup, dari yang tadinya 50 tahun pada tahun 1970-an menjadi 61 tahun di 1992. Dalam kurun waktu yang sama, angka kematian bayi juga menurun dari 142 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Jumlah penduduk juga berhasil dikendalikan melalui program Keluarga Berencana (KB). Selama dasawarsa 1970-an, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% per tahun. Pada awal tahun 1990-an, angka tersebut dapat diturunkan menjadi 2,0% per tahun.

Asas Trilogi Pembangunan

Pemerintahan orde baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan. Adapun asas-asas Trilogi Pembangunan terdiri dari :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi

2. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat

3. Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

Revolusi Hijau

Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional (peasant) ke cara modern (farmers). Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan empat usaha pokok, yang terdiri dari:

a. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal; Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani

b. Ekstentifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal;

c. Diversifikasi (keanekaragaman usaha tani);

d. Rehabilitasi (pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis).

3. Perkembangan Politik Dalam Negeri Era Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik yang sangat dinamis. Secara umum, kestabilan politik berhasil dicapai meskipun dengan mengorbankan banyak suara-suara sumbang yang kerap muncul dalam proses demokrasi. Perubahan-perubahan dinamika politik dalam negeri di era Orde Baru diantaranya :

A. Pembubaran PKI

Demi menjaga keamanan dan stabilitas negara, Soeharto sebagai pengemban Supersemar mengeluarkan kebijakan untuk membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa PKI resmi menjadi organisasi terlarang dan menangkap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam Gerakan 30 September.

B. Pelaksanaan Pemilu

Selama masa pemerintahan Orde Baru, sudah 6 kali pelaksanaan Pemilihan Umum digelar yaitu pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pada 6 kesempatan itu, Partai Golkar selalu memenangkan semua pemilu tersebut dan partai-partai politik lainnya seolah hanya pelengkap saja. Golkar (akronim dari Golongan Karya, atau kelompok-kelompok fungsional) digunakan sebagai kendaraan parlementer yang kuat milik Suharto. Golkar ini mencakup beberapa ratus kelompok fungsional yang lebih kecil (seperti persatuan-persatuan buruh, petani dan pengusaha) yang memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa lagi dimobilisasi oleh partai-partai politik. Golkar dikembangkan menjadi sebuah alat untuk memastikan bahwa mayoritas suara dalam pemilihan umum akan mendukung pemerintah. Golkar memiliki jaringan sampai ke desa-desa dan didanai untuk mempromosikan Pemerintah Pusat. Para pegawai negeri sipil diwajibkan mendukung Golkar sementara kepala-kepala desa menerima kuota suara untuk Golkar yang harus dipenuhi. Kebijakan-kebijakan ini menghasilkan kemenangan besar untuk Golkar pada pemilihan umum 1971 dan tahun selanjutnya. 

C. Penyederhanaan Partai Politik

Pada tahun 1973 atau tepat 2 tahun setelah pelaksanaan Pemilu pertama di era Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan itu tidak berdasarkan oleh kesamaan ideologi melainkan sebagai kesamaan program. 3 kekuatan sosial politik tersebut diantaranya :

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, PARMUSI, PSII, PERTI

2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, PARKINDO. Sekarang lebih dkenal dengan PDIP Perjuangan.

3. Partai Golongan Karya (Golkar)

Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasa Orde Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Kendati begitu, aktivitas-aktivitas politik kedua partai baru ini sangat dibatasi sehingga hanya menjadi masa-masa kampanye singkat sebelum pemilihan umum.

D. Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Pengaruh ABRI dalam kancah politik nasional memang sudah kuat sejak Orde Lama. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kabinet Dwikora yang diisi banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun pada masa Orde Baru, perubahan yang terjadi adalah fungsi ABRI di tingkat sipil lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya, sebagai mesin politik utama pemerintah Orde Baru diisi oleh banyak anggota militer. ABRI juga memiliki berbagai kegiatan sipil seperti ABRI Masuk Desa, serta menduduki jabatan sipil dan militer pada saat bersamaan. Banyak diantara anggota ABRI juga menjadi komisaris perusahaan-perusahaan besar Indonesia, sehingga dianggap sebagai tanda menguatnya KKN dalam pemerintahan Orde Baru. Sistem dwfungsi ABRI ini dianggap telah menimbulkan kontroversi di tubuh ABRI sendiri. Banyak kalangan menilai bahwa sistem ini telah mengurangi profesionalitas yang dimiliki ABRI. Masuknya pendidikan sosial potlitik dalam akademi militer mengakibatkan kurangnya waktu mempelajari strategi militer. 

E. Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila (P4)

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P-4 atau Ekaprasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Sejak 1985, Pancasila digunakan sebagai asas tunggal kehidupan beroganisasi. Jika menolak Pancasila sebagai asas tunggal artinya dianggap sebagai pengkhianat kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi dan Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karenanya maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Pancasila dianggap memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.

4. Perkembangan Politik Luar Negeri Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan. Pemulihan Politik Luar Negeri di era Orde Baru itu diantaranya adalah :

A. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Ketika Indonesia keluar dari PBB pada 7 Januari 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini membuat Indonesia memutuskan untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR. Dan pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia bahkan oleh negara-negara anggota PBB sendiri. Hal itu dibuktikan dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang 1974. Indonesia juga mencoba memulihkan hubungan dengan sejumlah negara yang sempat merenggang sebagai dampak dari konfrontasi Orde Lama.

B. Normalisasi Hubungan Dengan Singapura & Malaysia

Pada Era Orde Baru ini juga, Indonesia mulai melakukan Normalisasi hubungan diplomatik dengan 2 negara tetangga di Asia Tenggara yaitu Singapura dan Malaysia. Dengan perantara Dubes Pakistan untuk Myanmar, Indonesia mulai memulihkan hubungan dengan Singapura. Pada tanggal 2 Juni 1966, kedua negara sepakat untuk memulai kembali hubungan diplomatik. Kemudian pada 29 Mei-1 Juni 1966 lahirlah Perjanjian Bangkok yang menjadi awal dari normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia. Dan puncaknya pada 11 Agustus 1966, kedua negara melalui perwakilan masing-masing negara yaitu Adam Malik dan Tun Abdul Razak menandatangani persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia yang digelar di Jakarta. 

C. Pembekuan Hubungan Dengan Republik Rakyat Cina (RRC)

Pada 1 Oktober 1967, Pemerintah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Cina. Hal tersebut dilakukan setelah Cina dianggap telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada Gerakan 30 September baik untuk persiapan, pelaksanaan ataupun sesudah pelaksanaan pemberontakan tersebut.Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRT juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh Gerakan 30 September di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia. Melalui media massanya RRT telah melakukan kampanye menyerang Orde Baru. Pada 30 Oktober 1967, Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Besar di Peking.

D. Memperkuat Kerja Sama Regional & Internasional 

Di era pemerintahan Orde Baru ini, Indonesia mulai melakukan penguatan kerjsama Regional & Internasional dengan beberapa cara, diantaranya :

1. Ikut serta dalam pembangunan ASEAN & menjadi salah satu negara pendiri ASEAN

2. Mengirim Kontingen Garuda untuk misi perdamaian

3. Ikut berperan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok (KTT Non Blok)

4. Berperan aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI)

5. Warga Tionghoa

Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia agar terkesan sebagai "pribumi asli" Indonesia. Penggunaan aksara dan bahasa Tionghoa juga dilarang untuk penggunaan nama media massa dan perusahaan.

Satu-satunya media massa berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan.

Selain itu, warga keturunan Tionghoa juga harus memiliki SBKRI sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia. Hal ini ditentang oleh banyak pihak karena dianggap diskriminatif. Pada akhirnya penggunaan SBKRI dihapus pada tahun 1996 dan diselesaikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

6. Peristiwa-Peristiwa Penting Era Pemerintahan Orde Baru

Sudah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak pemerintahan Orde Baru berlangsung. Beberapa peristiwa itu lebih disebabkan karena ketidaksukaan mereka terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap otoriter, KKN dan merugikan banyak pihak. Peristiwa itu diantaranya adalah :

1. Sidang Umum IV MPRS, 17 Juni 1966

Sidang Umum keempat MPRS, yang dilaksanakan pada 17 Juni 1966 dapat dikatakan titik balik dimulainya Orde Baru setelah Supersemar. Pada sidang ini diperoleh empat ketetapan penting yang disahkan sebagai TAP MPRS. Setelah sidang ini, Soeharto memegang kekuasaan penuh pemerintahan meskipun Presiden Soekarno masih menjabat. Ketetapan penting yang ada antara lain:

• Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret – TAP MPRS No. IX
• Pembubaran PKI, Organisasi Masyarakat, dan Pelarangan Marxisme-Leninisme – TAP MPRS No. XXV
• Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan – TAP MPRS No. XXIII
• Pembentukan Kabinet Ampera – TAP MPRS No. XIII

2. Aneksasi Timor Timur, 1975

Pada tahun 1975, Indonesia melakukan aneksasi terhadap Timor Timur yang merupakan bekas wilayah kekuasaan Portugis. Sebagian kekuatan politik di sana memiliki opsi untuk bergabung dengan Indonesia, dan meminta dukungan Indonesia. Adapun Operasi Seroja ini secara luas dinyatakan sebagai bentuk invasi, meskipun beberapa pihak bersepakat bergabung dengan Indonesia. Timor Timur tergabung menjadi propinsi ke-27 Indonesia pada 1976. Sampai dengan tahun 1999, terjadi banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ABRI terhadap masyarakat lokal.

3. Pemilihan Umum, 1971

Pemilihan Umum tahun 1971 adalah pemilu pertama yang dilakukan sejak tahun 1955. Adapun pemilu ini diikuti oleh 9 partai politik dan satu golongan karya. Bertujuan untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, dan wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya peristiwa ini merupakan sinyal penting kembalinya proses demokrasi yang telah lama hilang.

4. Peristiwa Malari, 1974

Peristiwa Malari merupakan demonstrasi anti-modal asing yang muncul di Jakarta. Hal ini adalah gelombang protes besar pertama yang muncul setelah Orde Baru berjalan. Derasnya aliran modal asing dianggap oleh sebagian pihak tidak menguntungkan Indonesia pada jangka panjang. Kedatangan PM Jepang, Kakuei Tanaka pada 14 Januari 1974 menjadi titik demonstrasi besar yang terjadi. Hal ini juga menjadi titik balik di mana Presiden Soeharto menjadi keras dalam penindakan demonstrasi dan gerakan menyimpang.

5. Peristiwa Tanjung Priok, 1984

Peristiwa ini disebabkan karena adanya pemberontakan dari umat Islam yang menuntut pembebasan rekan mereka yang ditahan karena melakukan penghasutan dan mengganggu keamanan negara. Peristiwa ini bahkan sampai beujung kericuhan yang tidak terkendali di kawasan Tanjung Priok.

6. Tragedi Kudatuli (Kudeta 27 Juli/Sabtu Hitam), 1996

Isu lain yang memiliki dampak negatif untuk posisi pemerintah adalah kegiatannya mencampuri urusan internal PDI. Megawati Soekarnoputri (puteri dari Soekarno) dipilih sebagai ketua umum PDI pada tahun 1993 menggantikan Suryadi. Namun, pemerintah tidak mengakui keputusan ini dan memerintahkan dilaksanakannya pemilihan ulang. Megawati, yang semakin kritis terhadap rejim Suharto, dilihat sebagai sebuah ancaman nyata karena status ayahnya. Oleh karena itu, Pemerintah pusat mendukung Suryadi di sebuah kongres lain tanpa mengundang partisipasi Megawati. Ini menghasilkan pemilihan ulang Suryadi sebagai Ketua Umum namun Megawati jelas menolak mengakui hasil dari kongres buatan ini. Hal ini kemudian menyebabkan perpecahan di dalam PDI dan juga bentrokan-bentrokan kekerasan di markas umumnya di Jakarta. Masyarakat pada umumnya merasa frustasi karena Suharto ikut campur dalam urusan internal PDI, terutama karena hal ini melibatkan puteri Sukarno.

7. Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru

Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru berawal dari terjadinya Krisis Moneter Asia yang melanda sejak 1997 dimana nilai tukar rupiah merosot drastis. Selain itu inflasi meingkat tajam, perpindahan modal dipercepat. Bantuan dari IMF sebesar US$43 miliar dan pembaharuan kebijakan tidak membawa dampak positif sehingga krisis ini menjalar menjadi krisis politik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru mulai menurun sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran khususnya di Jakarta yang dipimpin oleh sejumlah mahasiswa. Akibatnya, Soeharto menyatakan pengunduran diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh BJ Habibie yang sebelumnya menjadi Wakil Presiden. Setelah itu dimulailah era Reformasi yang terus berlanjut hingga kini.Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting antara lain :

1. Penghapusan Dwifungsi ABRI,
2. Penurunan dan pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya,
3. Penghapusan praktek KKN,
4. Penegakan supremasi hukum,
5. Amandemen UUD 1945,
6. Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya.

8. Kelebihan & Kekurangan Era Orde Baru

Kelebihan dari era Pemerintahan Orde Baru diantaranya :

1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
2. Sukses transmigrasi
3. Sukses KB
4. Sukses memerangi buta huruf
5. Sukses swasembada pangan
6. Pengangguran minimum
7. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
8. Sukses Gerakan Wajib Belajar
9. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
10. Sukses keamanan dalam negeri
11. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
12. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Adapun kekurangan dari era Pemerintahan Orde Baru ini adalah sebagai berikut :

1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
5. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
6. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
8. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
9. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius" (atau disingkat sebagai "petrus")
10. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
11. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
12. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
13. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

Demikian sekilas artikel mengenai Era Pemerintahan Orde Baru yang merupakan era pemerintahan paling terlama di Indonesia.

 

Tragedi Bintaro 1987 : Kecelakaan Kereta Api Terburuk di Indonesia

Kecelakaan Kereta Api Bintaro 1987 atau yang lebih dkenal dengan sebutan "Tragedi Bintaro 1987" merupakan peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan 2 buah kereta api di wilayah Pondok Betung, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Peristiwa itu terjadi pada 19 Oktober 1987 yang juga bisa dibilang sebagai musibah terburuk dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Peristiwa itu telah menyita perhatian dunia internasional. Dalam kecelakaan ini, rangkaian kereta api Patas Merak jurusan Tanah Abang-Merak KA 220 yang berangkat dari stasiun Kebayoran bertabrakan dengan kereta api Lokal Rangkas KA 225 jurusan Rangkasbitung-Jakarta Kota yang berangkat dari stasiun Sudimara. Peristiwa itu segera tercatat sebagai peristiwa kecelakaan terburuk sepanjang sejarah transportasi di Indonesia. Total jumlah korban jiwa sebanyak 156 orang tewas dan sisanya mengalami luka berat. Proses evakuasi itu sendiri berlangsung dramatis karena tabrakan itu sangat keras dan berlangsung secara head-to-head. Lokasi kecelakaan itu sendiri terletak di antara Stasiun Pondok Ranji & TPU Tanah Kusir sebelah utara SMAN 86 Jakarta. Sedangkan menurut Wikipedia, berdasarkan pernyataan resmi dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), lokasi kecelakaan itu terletak di KM 17+252 lintas Angke-Tanah Abang-Rangkasbitung-Merak. Lokasi itu berada di tikungan S yang diapit oleh Jalan Tol Jakarta-Serpong di barat dan Jalan Tol Lingkar Luar di timur. Seperti yang sudah disebutkan, lokasi itu juga terletak sekitar 1,5 km dari barat daya TPU Tanah Kusir.

Kronologi Kejadian

1. Versi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)

Peristiwa itu bermula dari kesalahan PPKA Stasiun Serpong yang memberangkatkan KA 225 (Rangkasbitung-Jakarta Kota) ke Stasiun Sudimara tanpa mengecek terlebih dahulu kepenuhan jalur KA di Stasiun Sudimara. Berdasarkan GAPEKA yang berlaku saat itu, KA 225 dijadwalkan tiba di Stasiun Sudimara pada pukul 06.40 untuk bersilang dengan KA 220 9 menit kemudian. Namun yang terjadi justru sebaliknya, KA 225 terlambat 5 menit. Saat itu, emplasemen Stasiun Sudimara yang memiliki 3 jalur sudah tertera "Penuh" dan "Tidak Dapat Menerima Persilangan KA" dikarenakan hal ini yaitu :

1.Jalur 1 dalam kondisi buruk dan hanya dipakai untuk langsiran dan sepur simpan;

2.Jalur 2 berisi KA barang 1035 

3. Jalur 3 berisi KA 225 yang berhenti.

Karena Stasiun Sudimara sudah tidak mampu lagi menerima persilangan antarkereta api, maka KA 225 diharuskan meninggalkan Stasiun Sudimara untuk kemudian meneruskan perjalanan menuju stasiun berikutnya, Stasiun Kebayoran. Sesuai dengan peraturan dinas yang berlaku, petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) Sudimara wajib melakukan hal berikut :

1. Meminta izin kepada PPKA Kebayoran via telepon

2. Mengirimkan Surat Pemindahan Tempat Persilangan (PTP) yang harus segera diserahkan langsung kepada masinis dan kondektur KA 225

Namun sayangnya, Surat PTP itu diserahkan tanpa meminta izin kepada PPKA Kebayoran terlebih dahulu. Parahnya, surat PTP itu dikirimkan tanpa prosedur karena diserahkan lewat seorang petugas pelayanan kereta api (PLKA) baru kemudian dibacakan oleh masinis dan kondektur KA 225. Barulah setelah itu, PPKA Sudimara menelepon ke ke PPKA Kebayroan shift malam untuk meminta izin persilangan. Pagi ut, terjadi pergantian shift PPKA Kebayoran dari malam ke pagi. Saat serah terima shift tersebut, Mad Ali memberi tahu PPKA shift pagi (Umrihadi) bahwa KA 251, 225, dan 1035 belum tiba di Stasiun Kebayoran. KA 251 sedang melaju ke arah Kebayoran untuk bersilang dengan KA 220.

Begitu KA 251 berhenti di Kebayoran, Umrihadi meminta izin memberangkatkan KA 220 ke PPKA Sudimara, Djamhari. Namun, Djamhari menjawab bahwa dirinya sedang sibuk. Seharusnya sesuai prosedur yang ada, Djamhari harus menyatakan menolak memberikan izin keberangkatan bagi KA 220 dan mengabarkan bahwa ada kereta api yang harus berangkat dari Sudimara ke Kebayoran sesuai jadwal. Pada saat itu, KA 225 mulai dipadati penumpang. Ada yang bergelantungan di pintu, di jendela, di toilet, dan bahkan di lokomotif.

Begitu komunikasi antar-PPKA ditutup, Umrihadi justru memberangkatkan KA 220 dengan asumsi bahwa persilangan KA 225 tetap dilakukan di Sudimara. Agar meyakinkan, Umrihadi menelepon ke Djamhari bahwa KA 220 sudah berangkat dari Stasiun Kebayoran. Padahal PTP sudah telanjur diberikan kepada masinis dan kondektur KA 225. Dengan kebingungan tersebut, Djamhari mengakali masalah ini dengan melangsir KA 225 dari jalur 3 ke jalur 1 Stasiun Sudimara. Akhirnya Djamhari memerintahkan seorang petugas stasiun untuk melangsir. Padahal, perihal langsiran tersebut harus ditulis oleh PPKA dalam laporan harian masinis serta menjelaskannya secara lisan.

Petugas yang disuruh Djamhari itu pun dengan tangkas mengambil bendera merah dan slompret. Saat akan dilangsir, masinis tidak dapat melihat semboyan yang diberikan, karena pandangan terhalang penumpang. Sebelum petugas itu mencapai kereta kira-kira 7 m, tiba-tiba kereta mulai bergerak tanpa perintah slompret, dan petugas stasiun berusaha menghentikan KA 225 dengan slompret tetapi usahanya sia-sia. Kondektur pun mencoba masuk ke dalam kereta tersebut tetapi malah tidak memerintahkan untuk menghentikan kereta.

Petugas stasiun itu pun melapor ke Djamhari bahwa KA 225 sudah berangkat tanpa izin. Dengan cepat Djamhari menggerakkan tuas sinyal masuk pihak Kebayoran tetapi tidak berhasil menghentikan kereta api. Djamhari pun berlari di tengah rel sembari mengibar-ngibarkan bendera merah ke arah KA 225 tetapi gagal menghentikan kereta. Djamhari pun akhirnya kembali ke Stasiun Sudimara dalam keadaan pingsan.

Akibat dari miss komunukasi tersebut, tabrakan itupun tidak terhindarkan. Saat itu, Masinis 225 kaget melihat KA 220 didepan mata. Meskipun masinis KA 220 sudah menarik tuas rem bahaya, tetap saja tabrakan itu tidak dapat terhindarkan. Dan tak lama kecelakaan tragis itu terjadi di antara Stasiun Pondok Ranji dan Pemakaman Tanah Kusir, sebelah utara Sekolah Menengah Umum Negeri 86 Bintaro. Di dekat tikungan melengkung Tol Bintaro, tepatnya di lengkungan "S", berjarak kurang lebih 200 m setelah palang pintu Pondok Betung dan kurang lebih 8 km sebelum Stasiun Sudimara. Kedua kereta sarat penumpang itu hancur, terguling, dan ringsek. Kedua lokomotif dengan seri BB303 16 dan BB306 16 rusak berat. Jumlah korban jiwa meninggal sebanyak 156 orang dan ratusan penumpang lainnya luka-luka. Ratusan orang meninggal setelah dua rangkaian kereta bertabrakan, paling banyak dari KA 225 yang paling padat penumpangnya. Korban tewas 139 orang dengan rincian 72 tewas di tempat dan sisanya meninggal sekarat. Dari 139 korban tewas, 113 di antaranya sudah teridentifikasi. Total 254 luka-luka, dengan rincian 170 orang dirawat di rumah sakit dan 84 orang luka ringan.

2. Versi Masinis 225

Berbeda dengan versi sebelumnya, menurut pengakuan masinis KA 225 saat itu, Slamet Suradio menyatakan bahwa dia hanya menjalankan instruksi dari PPKA Sudimara dengan menggunakan surat PTP tersebut. Slamet juga mengatakan bahwa dia merasa telah difitnah dan menganggap bahwa tudingan yang dilancarkan kepadanya merupakan sebuah kebohongan besar. Ia juga menegaskan bahwa tak ada hal apa pun yang dikhawatirkan karena ia merasa tak melihat semboyan apa pun yang diterimanya. 

Saat terjadi tabrakan, Suradio juga meluruskan apa yang diberitakan di media, termasuk dalam koran Pembaruan yang pertama kali membahas mengenai Tragedi Bintaro 1987 yang menulis "masinis lompat" pada koran tersebut. Ia menanggapi: "Kaki saya ngesot-ngesot tidak bisa jalan, akhirnya saya merambat melalui jendela." Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa saat terjadi tabrakan, Suradio tergencet oleh badan lokomotif dalam keadaan bersimbah darah dan dijemput oleh seorang wanita dengan mobilnya ke rumah sakit. Dalam keadaan PTP masih memiliki bekas bercak darah, Suradio berhasil membuktikan kepada hakim bahwa dirinya tergencet dan tidak melompat, dan menuding bahwa orang yang menuliskan berita tersebut adalah "orang fitnah." Ketika diwawancarai dengan akun Kisah Tanah Jawa di YouTube, Slamet membeberkan pernyataan "Yang seharusnya saya di Sudimara bersilangan dengan KA 220 dibatalkan oleh PPKA yang sedang dinas. Jadi kalau ada orang mengatakan 'berangkat sendiri', itu bohong. Apa untungnya saya memberangkatkan kereta sendiri?" "Jadi hakim percayanya saya tidak loncat itu karena ada bercak darah. Makanya (isu) di internet itu yang buat siapa? Saya bingung itu, sedangkan hakim sendiri mengatakan (saya) nggak loncat. Ada katanya saya loncat, itu bohong sekali, itu orang fitnah, jelas fitnah!"

3. Kesaksian Warga Sekitar

Seorang warga setempat, Zainal, menjadi saksi hidup Tragedi Bintaro 1987. Seperti dilansir Kompas.com, ia juga turut membantu mengevakuasi korban yang selamat dan tewas. Saat itu, petugas dan warga sampai kewalahan mengevakuasi penumpang, karena terlalu banyaknya korban yang berjatuhan. Bahkan tak sedikit mayat yang terjepit di persambungan kereta. Bahkan ada yang wajahnya tak dapat dikenali sama sekali, karena seperti habis tersiram sesuatu. Ada pula mayat yang anggota tubuhnya terpisah. Sampai tiga bulan pasca kejadian, banyak cerita-cerita misteri dari masyarakat sekitar. Mulai dari cerita 'minta tolong' para korban sampai korban yang menanyakan potongan tubuhnya kepada masyarakat sekitar.

Bahkan setelah beberapa tahun berlalu, cerita-cerita tersebut masih ada dan mengusik beberapa orang untuk mencari tahu kebenarannya. Suasananya mungkin sudah tidak begitu mencekam seperti saat kejadian atau bahkan sampai tiga bulan setelahnya. Rumah-rumah yang kini berada di pinggir rel bekas lokasi kejadian sudah rapi diterangi lampu yang menutupi kisah muram sejarah perkeretaapian Indonesia tersebut.

4. Sisi Lain Tragedi Bintaro

Harian Kompas edisi 20 Oktober 1987 menjelaskan bahwa KA 225 dan KA 220 merupakan kereta buatan Henschel, Jerman. Masing-masing kereta memiliki bobot yang hampir sama, yaitu berkisar 90 ton. Selain itu, keduanya menarik tujuh rangkaian gerbong yang masing-masing 35 ton. Ketika peristiwa terjadi, KA 225 banyak membawa penumpang yang umumnya adalah karyawan yang bekerja di Jakarta. Saat itu, banyak penumpang yang menaiki kereta tak pada tempatnya. Artinya, penumpang naik dan menempati di sisi luar gerbong, atap, dan bahkan di ruangan masinis pada lokomotif utama. Di KA 225, tiap gerbongnya tersedia 64 kursi rotan dengan triplek sebagai penyangga badan. Saat itu, penumpang dalam kereta tak semuanya mendapatkan tempat duduk. Dalam sebuah catatan Harian Kompas, banyak orang yang menaiki kereta di atap dan tak menggunakan kursi yang disediakan. Mereka mengaku lebih nyaman berada di luar. Kondisi ini mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengurangi keselamatan dalam perjalanan itu. Kereta api terpaksa berjalan hingga tujuan dalam kondisi membawa penumpang di bagian luar kereta.

5. Sanksi Untuk Masinis KA

Slamet Suradio, masinis di KA 225 divonis 5 tahun penjara dan harus kehilangan pekerjaannya sebagai masinis. Beliau ditahan di Lapas Cipinang hingga 1993. Sejak saat itu beliau hanya menghadiri apel saja di kantor karena dia sudah tidak lagi bertugas sebagai masinis. Tidak lama kemudian pada 1994, beliau langsung dipecat dari jabatannya sebagai masinis 7 tahun setelah tragedi tersebut. Tidak hanya itu saja, Nomor Induk Pegawai Perkeretaapiannya yaitu 120035237 juga dicabut oleh Departemen Perhubungan Indonesia pada 1996. Beliau tidak mendapat uang pensiun sama sekali. Sejak itu, beliau memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Purworejo, Jawa Tengah dan menjadi penjual rokok eceran hingga kini. Sementara nasib yang hampir serupa dirasakan oleh kondektur KA 225, Adung Syafei yang harus mendekam di penjara selama 2,5 tahun. Sedangkan Djamhari dan Umrihadi yang bertugas di PPKA Stasiun Sudimara dan Stasiun Kebayoran dihukum 10 bulan penjara akibat kelalaian tersebut.

6. Awal Revolusi Dunia Transportasi Indonesia

Setelah tragedi nahas tersebut, PJKA dan Menteri Perhubungan berupaya memperbaiki teknologi, kualitas, dan aturan perjalanan kereta api. Antara lain dengan komputerisasi perjalanan kereta, pembuatan rel ganda, dan melarang penumpang naik ke lokomotif dan atap gerbong.

7. Tragedi Bintaro Dalam Budaya Populer 

Untuk mengenang tragedi ini, berbagai cara dilakukan oleh sederet tokoh seniman tanah air diantaranya: 

1. Iwan Fals menciptakan lagu yang berjudul "1910" (Sembilan Belas Sepuluh) untuk mengenang tragedi ini. 

2. Ebiet G. Ade juga menciptakan lagu untuk mengenang tragedi ini dengan judul "Masih Ada Waktu" yang kemudian dirilis dalam album pribadinya yaitu Sketsa Rembulan Emas.

3. 2 tahun setelah tragedi ini tepatnya pada 1989, peristiwa ini kemudian diangkat ke film layar lebar yang diberi judul Tragedi Bintaro dengan sutradara Buce Malawau. Film ini dibintangi oleh Ferry Octola, Roldiah Matulessy dan Lia Chaidir yang mengangkat kisah nyata seorang penumpang kereta yang menjadi korban kecelakaan bernama Juned (diperankan oleh Ferry Octola tersebut). Dalam akhir film itu, muncul sosok Juned yang sebenarnya di rel kereta api tersebut. Beliau terlihat menggunakan penyangga kaki dikarenakan kaki kirinya diamputasi sebagai akibat dari kecelakaan itu. Beliau juga menyampaikan terimakasih karena kisah beliau sekeluarga diangkat ke film layar lebar.